DEMOCRAZY.ID
Absennya Gatot justru menggambarkan sikap politik dengan pemerintah ke depannya yang cenderung diametral (berhadap-hadapan).
Pengamat Politik Karyono Wibowo menilai langkah Gatot tersebut dapat dipersepsikan negatif karena akan dianggap mencampuradukkan urusan politik dengan urusan negara.
"Negara sudah menjalankan tugasnya memberikan penghormatan kepada Gatot yang telah menjabat sebagai Panglima TNI, yang telah mengabdi untuk negara tetapi Gatot memilih tidak hadir,” kata Karyono kepada wartawan di Jakarta, Jumat, (13/11).
Karyono menuturkan, kehadiran Gatot dalam acara penyematan oleh Presiden Joko Widodo, sebenarnya tidak lantas membuatnya menjadi pro pemerintah.
Menurut Karyono, Gatot tetap bisa bersikap kritis terhadap pemerintah.
Karyono menilai, Gatot ingin mengambil jarak dengan pemerintah dengan memilih tidak hadir dalam acara penyematan tanda kehormatan, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/11).
“Itu merupakan sikap politik Gatot yang menginginkan posisinya tetap berjarak dengan pemerintah. Posisi yang kritis terhadap pemerintah,” ujar Karyono.
Seharusnya, lanjut Karyono, Gatot tak ada salahnya meniru langkah Fadli Zon dan Fahri Hamzah yang memilih menerima penghargaan meski sama-sama kerap mengkritisi pemerintah.
Fadli dan Fahri yang merupakan mantan wakil ketua DPR, tetap menerima tanda kehormatan dari negara serta menghadiri proses pemberian tanda kehormatan pada Agustus 2020.
"Setelah menerima, keduanya toh tetap kritis. Harusnya mencontoh Fadli dan Fahri,” kata Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute ini.
Sebelumnya Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan Gatot tidak hadir. Tetapi sudah mengirimkan surat, kenapa dia memilih tidak ikut menerima bintang jasa dari Negara itu.
“Dalam suratnya Pak Gatot Nurmantyo itu menyatakan menerima pemberian bintang jasa ini, tetapi beliau tidak bisa hadir karena beberapa alasan. Beliau tidak bisa hadir karena beberapa alasan. Pertama karena ini suasana COVID-19," kata dia. [Democrazy/mrpt]
