DEMOCRAZY.ID
FPI mengganti gelaran Reuni 212 dengan Dialog Nasional melibatkan 100 tokoh dan ulama dengan turut dihadiri Imam Besar FPI, Rizieq Shihab.
Kabar penundaan tersebut disampaikan FPI melalui surat edaran yang ditandatangani Ketua Umum FPI Ahmad Shobri Lubis, Ketua Umum GNPF Ulama Yusuf Martak, dan Ketua PA 212 Slamet Ma'arif. Info tersebut diunggah melalui akun twitter resmi FPI @DPPFPI_ID.
"Sehubungan dengan tidak dikabulkannya permohonan kita untuk penggunaan Monas oleh pihak pengelola Monas dan melihat situasi kondisi terakhir perkembangan Covid-19 maka kami menyampaikan Pelaksanaan Reuni 212 tahun 2020 ditunda," demikian bunyi surat tersebut, Selasa (16/11).
Pada hari bersamaan penundaan Reuni 212 tersebut, FPI pada 2 Desember 2020 bakal menggelar dialog nasional yang menghadirkan 100 tokoh dan ulama.
"Akan dihadiri IB HRS sebagai narasumber dengan tetap menerapkan protokol kesehatan covid-19," dalam surat tersebut.
Masih berkaitan dengan alasan penundaan Reuni 212, FPI juga menyebut akan mengamati terlebih dahulu proses pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.
Dalam surat itu mereka menyebut jika Pilkada 2020 menyebabkan kerumunan, maka tak menutup kemungkinan pihaknya bakal tetap menggelar Reuni 212.
"Jika ada pembiaran kerumunan (Pilkada) oleh pemerintah maka Reuni 212 akan tetap digelar di waktu yang tepat," demikian surat tersebut.
Namun demikian, untuk rencana sementara ini, FPI dalam surat itu juga mengimbau kepada umat agar menggelar istigasah atau doa bersama agar wabah Covid-19 segera diangkat dari Indonesia.
Pelaksanaan doa bersama itu digelar pada 2 Desember dan dilakukan di masjid masing-masing.
"Wajib melaksanakan protokol covid-19 dengan memakai masker, menjaga jarak, serta tidak dilaksanakan di ruang terbuka seperti lapangan," isi surat yang ditandatangani tiga petinggi organisasi tersebut.
Sebelumnya, Mabes Polri menegaskan tidak akan memberi izin kegiatan Reuni 212.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono mengatakan bahwa keputusan itu sejalan dengan perintah Kapolri Jenderal Idham Azis.
"Kami tidak mengizinkan, tidak mengeluarkan izin keramaian," kata Awi kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11). [Democrazy/cnn]
