DEMOCRAZY.ID
Laporan itu dibuat oleh Ketua Umum DPP Pospera Indonesia, Mustar Bona Ventura dan telah diterima polisi dengan nomor LP/B/0647/XI/2020/BARESKRIM.
Arya dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik sebagaimana UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
"Posko Perjuangan Rakyat, dalam hal ini merasa sangat dirugikan, dicemarkan nama baik, kehormatan organisasi, maka, mau tidak mau kami harus melaporkan atas tindakan yang tidak bertanggung jawab, atas fitnah yang dilakukan oleh Jubir Kementerian BUMN, Staf Khusus Kementerian BUMN, dalam hal ini Arya Sinulingga," kata Bona di Gedung Bareskrim Polri, Senin (16/11).
Bona menjelaskan bahwa pelaporan itu dibuat terkait dengan sejumlah pernyataan Arya yang menyebutkan kalau BUMN merugi karena Komisaris Pospera. Pernyataan itu dibuat di WhatsApp Group (WAG).
Dia menegaskan bahwa informasi yang disebarkan Arya itu tidak benar dan tidak berbasis dengan fakta. Bona mengkritik Arya yang merupakan seorang pejabat negara, namun menyebarkan informasi yang bernada kebohongan.
Sehingga, kata dia, informasi-informasi tersebut perlu untuk disangkal oleh pihaknya dan ditempuh ke jalur hukum.
Dalam laporan itu, Pospera mengaku sudah membawa sejumlah barang bukti seperti laporan keuangan perusahaan-perusahaan BUMN yang dipimpin anggota Pospera.
"Lalu kemudian kami bawa bukti-bukti laporan keuangan dari masing-masing perusahaan, teman-teman yang ditugaskan presiden menjadi komisaris BUMN," terang Bona.
Dari laporan keuangan itu, kata dia, dapat dirasakan bahwa ada tren laba meningkat dan keuntungan yang dirasakan. Hal itu berbanding terbalik dengan pernyataan Arya.
"Trennya, laba selama kita diangkat, masa pengangkatan, trennya semua untung, dan menurut saya menghasilkan, apa, deviden untuk negara," lanjutnya.
"Artinya, jubir Arya Sinulingga ini tidak menguasai data, asal bicara, tanpa data, dan ini menyebarkan kebencian yang menurut kami sangat tidak elok," pungkas dia. [Democrazy/cnn]
