DEMOCRAZY.ID - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerapkan kebijakan penggunaan smart card bagi siapa saja yang akan berkunjung ke Gedung DPR. Selain itu, smart card juga berguna untuk membatasi akses orang menuju ruangan di DPR. Sehingga, tidak sembarang gedung dapat diakses orang lain. Namun, kebijakan DPR untuk menerapkan penggunaan smart card dianggap sebagai pemborosan. Hal itu disampaikan oleh Presidium Persatuan Pergerakan, Andrianto. Menurut Andrianto, smart card sebetulnya tak diperlukan mengingat sistem keamanan yang telah dibangun di DPR sudah terbilang mempuni. "Pemborosan negara yang tidak perlu," sesal Andrianto. "Sudah cukuplah yang ada di gedung DPR," lanjut aktivis mahasiswa tahun 1998 ini. Andrianto mengaku lebih setuju jika anggaran yang digunakan untuk smart card dipakai untuk hal-hal yang lebih produktif. Maka dari itu, dia menuntut agar Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar untuk menjelaskan seberapa besar anggaran yang dipakai untuk pengadaan
DEMOCRAZY.ID - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menerapkan kebijakan penggunaan smart card bagi siapa saja yang akan berkunjung ke Gedung DPR. Selain itu, smart card juga berguna untuk membatasi akses orang menuju ruangan di DPR. Sehingga, tidak sembarang gedung dapat diakses orang lain. Namun, kebijakan DPR untuk menerapkan penggunaan smart card dianggap sebagai pemborosan. Hal itu disampaikan oleh Presidium Persatuan Pergerakan, Andrianto. Menurut Andrianto, smart card sebetulnya tak diperlukan mengingat sistem keamanan yang telah dibangun di DPR sudah terbilang mempuni. "Pemborosan negara yang tidak perlu," sesal Andrianto. "Sudah cukuplah yang ada di gedung DPR," lanjut aktivis mahasiswa tahun 1998 ini. Andrianto mengaku lebih setuju jika anggaran yang digunakan untuk smart card dipakai untuk hal-hal yang lebih produktif. Maka dari itu, dia menuntut agar Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar untuk menjelaskan seberapa besar anggaran yang dipakai untuk pengadaan