DEMOCRAZY.ID
Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sembom mengatakan, tudingan itu tak ubahnya kebohongan publik apabila Natalis tidak bisa menyertakan bukti valid atas tuduhan itu.
"Tidak benar itu, dan jika demikian kami bisa menilai bahwa Bupati sama dengan TNI/Polri yang suka melakukan pembohongan publik itu. Kalau benar, Bupati harus mengumumkan dengan bukti hukum dengan saksi yang lengkap supaya kami bisa percaya," katanya seperti melansir cnnindonesia.com, Jumat 6 November 2020.
Sebby menegaskan, jika pernyataan Natalis hanya sebatas isu kecurigaan maka ia memastikan hal itu sangat tidak benar.
Sebby pun menantang Natalis untuk mematahkan bantahannya lewat pembuktian kepada masyarakat.
Upaya itu menurut Sebby perlu dilakukan agar tidak terjadi bias informasi dan kesalahpahaman publik.
"Oleh karena itu Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni harus memberikan pembuktiannya ke publik berdasarkan bukti-bukti yang sesuai fakta Hukum. Jika Bupati tidak memberikan pembuktiannya, maka Bupati Intan Jaya sedang melakukan pembohongan publik," jelasnya.
Sebelumnya pada Kamis (5/11) kemarin, Natalia menyebut KKB kerap meminta dana desa untuk membeli senjata dan amunisi.
Ia mengaku pihaknya tak bisa mengontrol penyaluran dana desa lantaran dana tersebut ditransfer langsung ke kepala kampung maupun sekretaris kampung.
Ia menyatakan pengawasan dana desa dan penjualan senjata ini menjadi tugas bersama pemerintah dan aparat keamanan.
Natalis juga menyebut KKB sangat mudah mendapatkan senjata di Intan Jaya, sehingga memicu gangguan keamanan.
Ia pun meminta jaringan penjualan senjata dan amunisi, serta penyaluran dana desa dievaluasi untuk meredam situasi keamanan di daerahnya
"KKB ini biasanya setelah mengetahui pencairan dana desa, akan menunggu di perkampungan. Ketika bertemu aparat desa, mereka akan meminta sebagian dana tersebut. KKB ini mengancam dengan senjata kalau tidak diberikan sebagian dana itu," kata Natalis dalam keterangan pers yang dikirim TNI.
Kepala Penerangan Kogabwilhan III Kolonel Czi IGN Suriastawa menyebut tindakan KKB meminta dana desa untuk membeli senjata dan amunisi sudah menjadi rahasia umum.
Bahkan menurutnya, aparat gabungan TNI/Polri yang menggerebek Kampung Jalai tempo lalu itu akibat menemukan motif permintaan dana desa oleh KKB. [Democrazy/lwjs]
