DEMOCRAZY.ID
Semisal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Amien Rais, para petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta tokoh-tokoh lainnya.
Akan tetapi hal itu tidak berlaku untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pasalnya, memang tidak ada keharusan orang nomor satu di Indonesia itu menemui Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) tersebut.
Demikia disampaikan analis politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun kepada RMOL, Jumat (13/11/2020).
“Jokowi tidak harus menemui HRS, karena tidak ada yang mengharuskannya,” ujarnya.
Jika Jokowi menemui HRS, hematnya, malah akan memicu anggapan dari publik.
Yakni, Jokowi mengikuti langkah yang sudah dilakukan sejumlah tokoh yang sudah menemui HRS di kediamannya.
“Jika Jokowi lakukan itu (menemui Habib Rizieq), berarti Jokowi mengikuti cara Anies Baswedan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Habib Rizieq menyatakan bersedia melakukan rekonsiliasi dengan Pemerintahan Jokowi.
HRS meminta pemerintah menyetop kriminalisasi ulama dan membebaskan beberapa tahanan.
“Ada teriak-teriak rekonsiliasi, mana mungkin rekonsiliasi bisa digelar kalau pintu dialog tidak dibuka. Buka dulu pintu dialognya, baru rekonsiliasi. Tak ada rekonsiliasi tanpa dialog, dialog penting,” kata Habib Rizieq seperti disiarkan kanal You Tube FrontTV, Rabu (11/11).
Pemerintah, kata Rizieq, seharusnya senang jika dikritik, terlepas kritik itu diterima atau tidak.
Sebab, para pengkritik itu sejatinya menawarkan solusi yang semestinya bisa dipelajarai pemerintah.
“Kalau solusi baik, terima. Kalau tidak baik, sampaikan di mana tidak baiknya. Selesai. Tidak perlu ada kegaduhan di tingkat nasional,” ucapnya.
Rizieq mengaku telah menawarkan dialog kepada pemerintah sejak 2017 namun tak mendapat tanggapan hingga saat ini.
Setelah aksi 212 di tahun 2016 lalu, kemudian digelar lagi aksi serupa pada Januari 2017, Habib Rizieq sudah menawarkan rekonsiliasi jika pemerintah mau duduk dengan habaib dan ulama.
“Kami siap 24 jam. Kapan, di mana, silakan,” kata Habib Rizieq.
“Tapi apa jawaban yang diterima? Bukan pintu dialog yang dibuka, bukan rekonsilisasi yang didapatkan. Tapi yang kita dapatkan kriminalisasi ulama,” kecamnya.
Ia pun menyatakan bersedia berdialog asal Pemerintahan Jokowi menghentikan kriminalisasi ulama.
Setelah itu, menurut Habib Rizieq, dia akan memulai proses rekonsiliasi.
“Kita siap berdialog, kapan saja, tapi setop dulu kriminalisasi ulama, setop dulu kriminalisasi aktivis, tunjukkan niat baik.”
“Kalau mau dialog rekonsilisasi, ahlan wa sahlan,” ucap Rizieq. [Democrazy/pjst]
