DEMOCRAZY.ID - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menyampaikan enam poin dukungan aksi mogok buruh nasional sebagai bagian menggagalkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja . Rencananya, aksi mogok nasional ini akan diikuti oleh 5 juta buruh yang dilaksanakan pada 6-8 Oktober 2020 nanti. Dalam maklumat yang dikeluarkan oleh para Presidium KAMI , yakni Din Syamsuddin, Rochmat Wahab serta Gatot Nurmantyo , ditegaskan bahwa kemunculan Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini akan semakin menghilangkan kedaulatan bangsa. RUU Cipta Kerja akan berpotensi meningkatkan kesenjangan sosial, memiskinkan penduduk, merusakan tatanan lingkungan serta menghilangkan posisi tawar kaum buruh. Untuk itu, KAMI merinci enam alasan mengapa Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini harus bisa digagalkan menjadi UU . Pertama, Rancangan Undang-undang (RUU) tersebut jelas telah melanggar kandungan UUD 1954 , terkhusus pasal 23, pasal 27 ayat 2 serta pasal 33. Kedua, hadirnya RUU Cipta Kerja ini tidak pro pada pekerja bangsa sen
DEMOCRAZY.ID - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menyampaikan enam poin dukungan aksi mogok buruh nasional sebagai bagian menggagalkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja . Rencananya, aksi mogok nasional ini akan diikuti oleh 5 juta buruh yang dilaksanakan pada 6-8 Oktober 2020 nanti. Dalam maklumat yang dikeluarkan oleh para Presidium KAMI , yakni Din Syamsuddin, Rochmat Wahab serta Gatot Nurmantyo , ditegaskan bahwa kemunculan Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini akan semakin menghilangkan kedaulatan bangsa. RUU Cipta Kerja akan berpotensi meningkatkan kesenjangan sosial, memiskinkan penduduk, merusakan tatanan lingkungan serta menghilangkan posisi tawar kaum buruh. Untuk itu, KAMI merinci enam alasan mengapa Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini harus bisa digagalkan menjadi UU . Pertama, Rancangan Undang-undang (RUU) tersebut jelas telah melanggar kandungan UUD 1954 , terkhusus pasal 23, pasal 27 ayat 2 serta pasal 33. Kedua, hadirnya RUU Cipta Kerja ini tidak pro pada pekerja bangsa sen