DEMOCRAZY.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penelitian terkait biaya kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dari penelitian itu, KPK mendapat informasi bahwa ongkos kampanye pilkada untuk level kota/kabupaten bisa mencapai Rp65 miliar. Namun KPK melihat ongkos kampanye itu sangat tidak berbanding dengan kekayaan yang dimiliki para pasangan calon berdasarkan data laporan harta kekayaan atau LHKPN ke KPK. Hal itu disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri dalam webinar Nasional Pilkada Berintegritas tahun 2020 dengan tema Mewujudkan Pimpinan Daerah Berkualitas Melalui Pilkada Serentak yang Jujur dan Berintegritas, Selasa (20/10/2020). "Dari hasil penelitian kami, bahwa ada gap antara biaya pilkada dengan kemampuan harta calon. Bahkan dari LHKPN itu minus, jadi totalnya hartanya Rp18 miliar rata-rata. Tetapi, dia harus masuk bahkan ada satu calon itu tidak sampai Rp18 miliar. Jadi, jauh sekali dari biaya yang dibutuhkan saat pilkada," ungkap Firli. Firli menyebut
DEMOCRAZY.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penelitian terkait biaya kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dari penelitian itu, KPK mendapat informasi bahwa ongkos kampanye pilkada untuk level kota/kabupaten bisa mencapai Rp65 miliar. Namun KPK melihat ongkos kampanye itu sangat tidak berbanding dengan kekayaan yang dimiliki para pasangan calon berdasarkan data laporan harta kekayaan atau LHKPN ke KPK. Hal itu disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri dalam webinar Nasional Pilkada Berintegritas tahun 2020 dengan tema Mewujudkan Pimpinan Daerah Berkualitas Melalui Pilkada Serentak yang Jujur dan Berintegritas, Selasa (20/10/2020). "Dari hasil penelitian kami, bahwa ada gap antara biaya pilkada dengan kemampuan harta calon. Bahkan dari LHKPN itu minus, jadi totalnya hartanya Rp18 miliar rata-rata. Tetapi, dia harus masuk bahkan ada satu calon itu tidak sampai Rp18 miliar. Jadi, jauh sekali dari biaya yang dibutuhkan saat pilkada," ungkap Firli. Firli menyebut