DEMOCRAZY.ID
Hal tersebut menjadikan aspirasi masyarakat di Parlemen dianggap tak terwakili lagi di DPR RI.
Demikian disampaikan oleh Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting itu saat dihubungi di Jakarta, Kamis (22/10/2020).
“Itu menggapa kemudian peran oposisi diambil alih KAMI karena tidak sehatnya iklim politik kita di parlemen, parlemen jalanan mencoba mengambil,” ujarnya.
Ia juga mengatakan, munculnya aksi demonstrasi dari berbagai elemen, mulai dari kaum buruh, mahasiswa, pelajar dan masyarakat sipil karena mereka menilai oposisi di parlemen tidak berimbang.
“Padahal harusnya kekuatan politik oposisi punya kemampuan mengimbangi,” lanjut Dosen Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta itu.
Kendati begitu, hal tersebut akan terus terjadi selama kekuatan politik tak seimbang di Parlemen.
Bahkan, akan terus bermunculan oposisi jalan yang akan mengkritik kebijakan pemerintah yang tak pro rakyat.
“Selama kekuatan partai politik di parlemen tidak berimbang, maka kekuatan oposisi di luar parlemen akan terus menguat dan tumbuh,” ungkapnya.
Begitu pun sebaliknya, tambah Pangi, jika suara oposisi di parlemen kuat, bisa aksi protes masyarakat terhadap kebijakan pemerintah di jalanan akan berkurang karena mereka merasa apirasinya terwakili di DPR.
“Jika suara oposisi di parlemen kuat, bisa jadi aksi protes masyarakat terhadap kebijakan pemerintah di jalan akan berkurang,” jelasnya.
Menurutnya, ada kemungkinan UU Cipta Kerja tak akan disahkan jika oposisi dan koalisi di parlemen seimbang.
“Kita bisa bayangkan kalau kekuatan partai politik parlemen berimbang, tidak menjadi kekuatan monopoli atau dikuasai pemerintah, mungkin omnibus law tidak akan lolos dan tak akan disahkan,” ungkapnya. [Democrazy/pjst]
