DEMOCRAZY.ID
Din mengatakan, mulanya dia ingin menulis dan mengirimkan surat terbuka kepada pemerintah sebab dia khawatir aksi yang dia lakukan dianggap menimbulkan kegaduhan.
Namun, belakang Din menilai bahwa sebenarnya pemerintah sendiri lah yang menciptakan seluruh kegaduhan di negeri ini.
Yang terakhir sudah pasti soal pengesahan UU Cipta Kerja yang mendadak dan dimajukan dari jadwal yang sudah disepakati sebelumnya.
Mulanya, RUU tersebut dijadwalkan untuk dibawa ke paripurna pada 8 Oktober 2020, namun tiba-tiba saja dimajukan pada 5 Oktober 2020.
Justru dengan langkah pemerintah yang seperti ini, Din mengatakan hal tersebut akan memantik dan menciptakan kegaduhan bermunculan.
Berbagai aksi penolakan yang terjadi sebelumnya menjadi bukti bahwa undang-undang tersebut tidak banyak yang mendukung dan menyetujuinya.
“Kami sungguh tidak paham apakah pemerintah kita ini sungguh-sungguh sengaja ingin menciptkana kegaduhan ataukah sebaliknya justru ingin mendorong terjadinya kegaduhan itu sendiri?” ujar Din.
Din mengaku sangat heran dengan kecenderungan pemerintah bersama DPR yang terkesan buru-buru dalam mengesahkan sejumlah RUU menjadi UU.
Sebelum RUU Ciptaker, sudah ada UU Minerba dan Perppu yang dikebut menjadi UU Keuangan untuk Penanggulangan Covid-19.
Jadi semua ini sangat potensial menimbulkan kegaduhan nasional, namun bukannya mencari solusi supaya tidak menjadi kegaduhan, eh malah dikebut yang akhirnya menimbulkan kegaduhan lebih besar lagi dari perkiraan awal, sungguh aneh.
“Pemerintah tidak menyadari dan bahkan terkesan buru-buru dalam mengesahkan di waktu malam hari, bahkan tanpa membuka ruang aspirasi bagi rakyat.” Ucap Din.
Setelah kegaduhan-kegaduhan besar selalu muncul, ada satu lagi yang masih ditunggu oleh publik tentang kegaduhan lain.
Yakni pemerintah dan DPR yang ngotot untuk tetap menyelenggarakan Pilkada 2020.
Meski jelas-jelas sudah begitu banyak organisasi seperti PP Muhamadiyah, PBNU, MUI, berbagai majelis keagamaan dan organisasi lain memberikan usulan supaya ditunda, namun pemerintah kita seolah menutup telinga dan tidak mau tau pokoknya Pilkada harus tetap jalan, titik.
Jelas hal ini akan menimbulkan kegaduhan kembali muncul, dan entah mereka sadari atau tidak, semua kegaduhan ini muncul berawal dari kebijakan pemerintah sendiri.
Din mengatakan, jika terjadi berbagai kegaduhan akibat adanya kebijakan yang tidak bijak, maka bukan rakyat yang salah dan harus dipersalahkan.
Semuanya ini jelas pemerintah yang menjadi penyebabnya dan mereka harus bertanggung jawab. Sementara pemerintah sendiri lah yang berharap agar tercipta stabilitas di tengah situasi pandemi, padahal sebenarnya mereka sendirilah yang menghancurkan semua stabilitas ini. [Democrazy/Luthfi]
