DEMOCRAZY.ID
Setahun berselang, kini pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin mulai dipertanyakan. Hal itu dikarenakan banyak masyarakat yang merasa turunnya kinerja pengelolaan terhadap negara.
Salah satunya Nasyith (20), warga yang kritis terhadap pemerintah Jokowi. Ia melihat politik di pemerintahan Jokowi-Amin ini semakin menekan oposisi.
Ia juga mengatakan sebagian umat Islam menganggap Jokowi-Amin terlalu ingin mencampuri urusan "privat" umat muslim.
“Contohnya Kepala BPIP saat pemerintahan Jokowi menyarankan umat Islam untuk tidak mengucapkan kata Assalamu’alaikum ketika bertemu orang lain. Lalu juga ustadz yang pernah mengkritik pemerintah tidak diperbolehkan untuk berdakwah lagi," kata Nasyith.
Ia menambahkan, "Terus ada penghina agama Islam tapi tidak ditangkap polisi yang diduga diperintah kapolri yang dipilih presiden. Ya jadi terlihat semakin represif terhadap umat Islam kalau menurut saya".
Nasyith juga merasa kebebasan dalam mengemukakan pendapat ataupun kritik kepada pemerintah sangat dikekang, terutama di media sosial.
“Banyak warga biasa juga ditangkap hanya karena mengkritik pemerintah walaupun dengan cara yang sopan,” katanya.
Membahas tentang penurunan ekonomi, Nasyith berpendapat hal tersebut harus disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menurutnya, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu tidak inovatif.
Nasyith juga merasa hal lain juga dapat mempersulit pedagang karena adanya kebijakan pajak pada jasa titip.
“Sri Mulyani hanya mencari pendapatan negara dengan membuat rakyat semakin tercekik melalui kebijakan pajaknya. Harusnya negara membantu rakyatnya dengan memberikan insentif,” lanjutnya.
Faktor lainnya juga dianggap Nasyith karena pemerintah Indonesia saat ini terlalu bergantung secara ekonomi dengan China.
Sehingga Indonesia juga ikut terkena dampak jika China melakukan perang dagang dengan Amerika.
Penuruan ekonomi, menurut Nasyith, juga dikarenakan kegagalan pemerintahan Jokowi dalam mengantisipasi dampak dari perang dagang dan kegagalan dalam memperbaiki ekonomi terutama saat pandemi ini.
“Nah dari situ, UKM juga yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia tidak punya daya beli uang karena dipecat dari perusahaan dan semakin sulit mendapatkan pekerjaan karena kondisi perusahaan-perusahaan saat ini,” katanya.
Sementara itu, pendapat bernada sama soal pemerintahan Jokowi juga muncul dari kalangan akademisi. Rizka (21), mahasiswa jurnalistik, menganggap Jokowi-Amin sedang tidak beruntung.
Banyaknya bencana yang dialami di Indonesia membuat perekonomian juga menurun.
“Ya menurut saya Jokowi-Amin agak apes sih sebenarnya. Awal-awal menjabat sudah ngurusin banjir, terus sekarang juga pandemi. Kalau dilihat dari tahun lalu kan Jokowi fokus ke pembangunan ekonomi dan infrastruktur, karena ada hambatan mungkin ditunda, jadi keliatannya hanya sisi yang turunnya saja,” katanya.
Menurut Rizka, kinerja para menteri juga harus dipertanyakan. Ia menilai Jokowi dapat menangani ekonomi di masa pandemi melalui kebijakannya dengan bagus.
Namun hal itu tidak terlihat pada menteri-menteri yang membantunya di bidang tertentu.
Rizka merasa menteri-menteri Jokowi kurang bagus kinerjanya. Seperti Menteri Kesehatan Terawan yang dipertanyakan kinerjanya dalam menangani Covid-19.
“Contohnya Menteri Terawan. Diketahui alokasi dana untuk Covid sangat besar, tapi tidak terlihat hasilnya. Maka ditanyakan, uangnya ke mana? Saya juga tidak paham kenapa masih pakai rapid padahal sudah terbukti tidak akurat. Mending langsung semua pakai swab. Kalau pakai rapid lagi kan jatuhnya jadi dua kali biaya,” tambahnya.
Pengaruh ekonomi juga dirasakan oleh keluarga Rizka yang sangat berkurang pendapatannya.
Usaha orang tuanya yang bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) terkena dampaknya sehingga transaksi yang seharusnya sudah keluar menjadi tertahan.
Sementara dari segi politik, Rizka menilai komunikasi publik dan transportasi hingga saat ini masih terbilang bagus. “Masih oke aja sih, tapi tidak tahu ya Amin-nya ke mana,” kata Rizka.
Dampak dari penurunan ekonomi juga dirasakan oleh Nunung (51), seorang ibu rumah tangga yang merasa kesulitan untuk membeli kebutuhan rumah.
Hal itu dikarenakan adanya pemotongan gaji sebanyak 50% yang didapat oleh suaminya yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sehingga perekonomian untuk kebutuhan rumah juga ikut terdampak.
“Biasanya cukup-cukup saja untuk belanja buat di rumah, sekarang ya jadi harus irit sekali, malah jumlahnya ada yang dikurangin, setahu saya dana untuk Covid besar sekali, kok sampai harus motong gaji PNS ya,” katanya.
Pemasukan yang didapat Nunung untuk kebutuhan rumah juga ikut berkurang, sehingga semakin sedikit barang-barang kebutuhan rumah yang dapat terbeli.
Dampak perekonomian juga dirasakan oleh Dwinta (24), warga Depok yang mendapatkan bantuan sosial dan BPJS untuk karyawan dengan gaji di bawah lima juta.
“Alhamdulillah ada bantuan dari pemerintah karena pandemi ini dapat sembako, BPJS juga dapat 1,2 juta untuk dua bulan,” katanya
Dari segi politik, Dwinta menilai perekrutan staf khusus dan kerja sama dengan pemuda berprestasi sangat bagus.
Meskipun ada juga beberapa hal yang dianggap tidak bagus seperti pengesahan UU Cipta Kerja yang dinilai tidak masuk akal.
“Adanya Undang-undang itu ya justru merugikan rakyat kecil, justru yang sangat diuntungkan adalah pengusaha. Itu juga berpengaruh pada perekonomian rakyat kecil,” jelasnya. [Democrazy/suara]
