DEMOCRAZY.ID - Para buruh rencana akan melakukan aksi mogok nasional selama tiga hari, yakni 5-8 Oktober 2020. Rencana ini mereka lakukan sebagai bentuk penolakan atas pengesahan draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja pada sidang paripurna DPR RI. Analis politik dan ekonomi, Rustam Ibrahim , berharap kepada Presiden Jokowi supaya bisa tetap mendorong DPR segera mengesahkan RUU tersebut. “Buruh boleh-boleh saja lakukan mogok, karena itu memang senjata mereka. Partai oposisi di DPR juga tidak masalah untuk menolak karena itu tugas mereka. Namun jika Presiden Jokowi ini yakin RUU Cipta Kerja adalah demi kepentingan rakyat, seharusnya beliau bisa mendorong RUU tersebut bisa segera disahkan. Percuma miliki koalisi besar jika tidak mampu mengeksekusi,” ujar Rustam. Selain itu, Rustam juga berharap semoga Presiden Jokowi bisa fokus dan tidak terpengaruh oleh tekanan publik. “Presiden jangan mau ‘terteror’ oleh ancaman mogok buruh yang dikompori oleh media. Kalau presiden yakin UU Cipta Kerja
Semuanya Tergantung Jokowi, Apakah Ingin Dikenang Sebagai Tokoh Gagal atau Berhasil
Oktober 04, 2020
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Para buruh rencana akan melakukan aksi mogok nasional selama tiga hari, yakni 5-8 Oktober 2020. Rencana ini mereka lakukan sebagai bentuk penolakan atas pengesahan draf Omnibus Law RUU Cipta Kerja pada sidang paripurna DPR RI. Analis politik dan ekonomi, Rustam Ibrahim , berharap kepada Presiden Jokowi supaya bisa tetap mendorong DPR segera mengesahkan RUU tersebut. “Buruh boleh-boleh saja lakukan mogok, karena itu memang senjata mereka. Partai oposisi di DPR juga tidak masalah untuk menolak karena itu tugas mereka. Namun jika Presiden Jokowi ini yakin RUU Cipta Kerja adalah demi kepentingan rakyat, seharusnya beliau bisa mendorong RUU tersebut bisa segera disahkan. Percuma miliki koalisi besar jika tidak mampu mengeksekusi,” ujar Rustam. Selain itu, Rustam juga berharap semoga Presiden Jokowi bisa fokus dan tidak terpengaruh oleh tekanan publik. “Presiden jangan mau ‘terteror’ oleh ancaman mogok buruh yang dikompori oleh media. Kalau presiden yakin UU Cipta Kerja