DEMOCRAZY.ID - Satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, demokrasi di Indonesia merosot drastis. Kemerosotan ini bukan hadir begitu saja, melainkan memang lanjutan dari penurunan kualitas demokrasi Indonesia sejak 2014. Penilaian tersebut disampaikan Herzaky Mahendra Putra, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan DPP Partai Demokrat dalam diskusi daring Proklamasi Democracy Forum, bertema “Demokrasi, Antara Demonstrasi, Represi, dan Chaos Informasi”, di Jakarta, kemarin. Menurut Herzaky, berdasarkan Freedom House, misalnya, Indonesia saat ini masih terjebak sebagai negara dalam kategori partly free sejak 2014. Padahal, sejak 2006, Indonesia sebenarnya sudah sempat masuk dalam kategori negara free atau bebas. Rating Indonesia sejak pemerintahan Joko Widodo pun terus menurun, terutama dalam empat tahun terakhir. Dari 65 di tahun 2017 (skor yang diberikan dalam skala 100), 64 di tahun 2018, 62 di tahun 2019, dan 61 di laporan tahun 2020. Belum lagi menurut The Economist Intellige
DEMOCRAZY.ID - Satu tahun pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, demokrasi di Indonesia merosot drastis. Kemerosotan ini bukan hadir begitu saja, melainkan memang lanjutan dari penurunan kualitas demokrasi Indonesia sejak 2014. Penilaian tersebut disampaikan Herzaky Mahendra Putra, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan DPP Partai Demokrat dalam diskusi daring Proklamasi Democracy Forum, bertema “Demokrasi, Antara Demonstrasi, Represi, dan Chaos Informasi”, di Jakarta, kemarin. Menurut Herzaky, berdasarkan Freedom House, misalnya, Indonesia saat ini masih terjebak sebagai negara dalam kategori partly free sejak 2014. Padahal, sejak 2006, Indonesia sebenarnya sudah sempat masuk dalam kategori negara free atau bebas. Rating Indonesia sejak pemerintahan Joko Widodo pun terus menurun, terutama dalam empat tahun terakhir. Dari 65 di tahun 2017 (skor yang diberikan dalam skala 100), 64 di tahun 2018, 62 di tahun 2019, dan 61 di laporan tahun 2020. Belum lagi menurut The Economist Intellige