DEMOCRAZY.ID - Pengamat Pokitik Jamiluddin Ritonga turut menyorti terkait dengan Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia menilai pada periode kedua ini yang berpasangan dengan wakil Presiden Ma’ruf Amin ada kesan penaganan korupsi melemah. Hal tersebut lantaran terjadinya revisi UU KPK yang dinilai dapat melemahkan lembaga anti rusuah ini dalam satu tahun terakhir. Demikian disampaikan oleh dosen Komunikasi politik Universitas Esa Unggul itu, saat dihubungi Pojoksatu.id di Jakarta, Selasa (20/10/2020). “Namun ada kesan penanganan korupsi pada satu tahun terakhir melemah. KPK dinilai tidak segalak sebelumnya. Hal ini terjadi setelah UU KPK direvisi,” ungkapnya. Menurutnya, dilemahkannya KPK dengan revisi UU baru membuat penanganan korupsi tidak sejalan dengan tujuan reformasi yang sesungguhnya. Suka tidak suka, kata Jamiluddin, gaung pemberantasan KKN satu tahun pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin praktis tidak terdengar. Padahal, lanjut penulis buku riset kehumasan itu, masalah KKN masih
DEMOCRAZY.ID - Pengamat Pokitik Jamiluddin Ritonga turut menyorti terkait dengan Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia menilai pada periode kedua ini yang berpasangan dengan wakil Presiden Ma’ruf Amin ada kesan penaganan korupsi melemah. Hal tersebut lantaran terjadinya revisi UU KPK yang dinilai dapat melemahkan lembaga anti rusuah ini dalam satu tahun terakhir. Demikian disampaikan oleh dosen Komunikasi politik Universitas Esa Unggul itu, saat dihubungi Pojoksatu.id di Jakarta, Selasa (20/10/2020). “Namun ada kesan penanganan korupsi pada satu tahun terakhir melemah. KPK dinilai tidak segalak sebelumnya. Hal ini terjadi setelah UU KPK direvisi,” ungkapnya. Menurutnya, dilemahkannya KPK dengan revisi UU baru membuat penanganan korupsi tidak sejalan dengan tujuan reformasi yang sesungguhnya. Suka tidak suka, kata Jamiluddin, gaung pemberantasan KKN satu tahun pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin praktis tidak terdengar. Padahal, lanjut penulis buku riset kehumasan itu, masalah KKN masih