DEMOCRAZY.ID
Ia menilai pada periode kedua ini yang berpasangan dengan wakil Presiden Ma’ruf Amin ada kesan penaganan korupsi melemah.
Hal tersebut lantaran terjadinya revisi UU KPK yang dinilai dapat melemahkan lembaga anti rusuah ini dalam satu tahun terakhir.
Demikian disampaikan oleh dosen Komunikasi politik Universitas Esa Unggul itu, saat dihubungi Pojoksatu.id di Jakarta, Selasa (20/10/2020).
“Namun ada kesan penanganan korupsi pada satu tahun terakhir melemah. KPK dinilai tidak segalak sebelumnya. Hal ini terjadi setelah UU KPK direvisi,” ungkapnya.
Menurutnya, dilemahkannya KPK dengan revisi UU baru membuat penanganan korupsi tidak sejalan dengan tujuan reformasi yang sesungguhnya.
Suka tidak suka, kata Jamiluddin, gaung pemberantasan KKN satu tahun pemerintahan Jokowi – Ma’ruf Amin praktis tidak terdengar.
Padahal, lanjut penulis buku riset kehumasan itu, masalah KKN masih menjadi persoalan di negeri tercinta.
“Melemahnya penanganan korupsi tentu tidak sejalan dengan tujuan reformasi. Salah satu tujuan reformasi untuk memberantas KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme),” tegasnya.
Selain itu, komunikasi politik Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin cenderung top down. Dari pihak pemerintahn terus mengalir informasi politik yang diharapkan diterima rakyat kebanyakan dengan senang hati.
“Ketika rakyat menolaknya, pihak pemerintahan seolah menyalahkan rakyat. Misalnya, rakyat lantas dinilai mau diajak senang saja susah,” tuturnya.
Ia menyebutkan, pemerintah terkesan otoriter lantaran tak mau mendengarkan usulan atau suara rakyat.
Seperti, demonstran yang UU Ciptaker yang dilakukan oleh semua elemen masyarakat. Bahkan, diberikan stigma negatif oleh pemerintah.
“Pihak pemerintahan terkesan kurang mau mendengarkan kehendak rakyatnya. Demonstrasi yang dilakukan berbagai elemen masyarakt pun diberi stigma negatif,” jelasnya.
Itu artinya, tambah Jamiluddin, komunikasi bottom up kurang diterapkan. Padahal dalam negara demokrasi termasuk yang diinginkan era reformasi. komunikasi tersebut, seyogyanya lebih dominan diterapkan daripada komunikasi top down.
Kendati demikian, kalau pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin sibuk melaksanakan sosialisasi, itu berarti lebih banyak melaksanakan komunikasi top down.
“Komunikasi seperti ini lebih banyak ditemui di negara otoriter, bukan negara demokrasi,” tandasnya.
“Untuk ke depan, Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin diharapkan lebih greget dalam pemberantasan KKN dan menerapkan komunikasi bottom up. Hal itu urgen dilakukan agar sejalan dengan kehendak reformasi yang didengungkan pada tahun 1998,” pungkasnya. [Democrazy/pjst]
