DEMOCRAZY.ID
Hinca menilai, tahun pertama di periode kedua Jokowi ini, masih banyak kekurangan.
Terutama, dalam aspek kebebasan rakyat sipil yang mengalami penurunan beberapa persen.
Demikian disampaikan politikus Partai Demokrat itu melaui pesan singkatnya, di Jakarta, Senin (19/10/2020).
“Satu hal lagi yang saya cermati di satu tahun pemerintahan Presiden Jokowi periode kedua adalah aspek penurunan kebebasan sipil,” ujarnya.
Ia pun tak menampik, bahwa Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2020 naik menjadi 74,92.
Namun, kata politisi asal Sumatera Utara ini mengungkap, Indeks Kebebasan Sipil justru mengalami penurunan sebanyak 1,26 poin.
Hal ini terbukti Pada Juni 2020, Jokowi beserta dengen Menkominfo dalam gugatan terkait pemblokiran akses internet.
“Jokowi terbukti bersama Menteri Kominfo (Menkominfo) divonis bersalah karena memblokir akses internet di wilayah Papua dan Papua Barat,” ungkapnya.
Padahal, lanjut anak buah Agus Harimurti Yudhoyono ini, setiap orang tanpa terkecuali berhak untuk mendapatkan serta mengakses informasi.
“Saya memahami betul bahwa dalam periode keduanya beliau pernah menyatakan akan memimpin tanpa beban sehingga acapkali mengeluarkan kebijakan yang tidak populer,” tuturnya.
Ia pun mengingatkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu agar seluruh kebijakan yang diambilnya harus sesuai dengan koridor hukum serta kehendak dari rakyat.
“Boleh saja berbeda warna di periode kedua, akan tetapi tetap saja harus mengutamakan kepentingan Merah-Putih yang kita cintai,” ujarnya.
Kendati demikian, Hinca pun tak menampik bahwa tahun 2020 ini bukanlah tabun yang mudah untuk dilalui oleh pemerintah.
Pemerintah, tambahnya, harus menghadapi berbagai tantangan akibat pukulan pandemi Covid-19.
Terutama perihal dengan ancaman resesi ekonomi nasional.
Ia pun menekankan, di dalam kondisi seperti ini diperlukan leadership atau pemimpin yang jelas dalam mengelola negara.
“Semua harus akui, bahwa tahun 2020 bukanlah tahun yang mudah. Pemerintah harus menghadapi pandemi Covid-19 dilain sisi juga berjibaku dengan ancaman resesi ekonomi,”
“Diperlukan leadership yang jelas dalam mengelola negara di situasi seperti ini,” pungkas Hinca. [Democrazy/pjst]
