DEMOCRAZY.ID - Cara-cara represif yang dilakukan pemerintah dengan berbagai instrumennya untuk merespons kritik publik tidak akan menyelesaikan masalah. Demikian disampaikan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Azyumardi Azra saat menjadi narasumber dalam Forum Demokrasi Forum (PDF) bertajuk “Dampak Pengesahan RUU Cipta Kerja: Demokrasi di Tengah Demonstrasi, Aksi Represi, dan Chaos Informasi” yang diselenggarakan Balitbang DPP Partai Demokrat, Selasa malam (20/10). “Jadi, akan sudah dan kalau pemerintah Jokowi dan Maruf Amin tidak dengan cara-cara yang lebih dialogis dan lebih persuasif saya kira agak susah dan semakin susah ke depan,” kata Azyumardi Azra. Apalagi, sambungnya, check and balance di DPR RI akan sulit lantaran mayoritas partai politik menjadi pendukung pemerintah. “Tidak bisa optimis kawan-kawan Partai Demokrat dan PKS ini bisa mengubah keadaan, memang minoritas kan, saya enggak tahu memperbaiki keadaan melalui DPR apakah itu bisa? Agak susah yah,” ujarnya.
Rendahnya Demokrasi Indonesia di Era Jokowi, Parlemen Mentok, Aksi Massa Dipersulit
Oktober 21, 2020
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Cara-cara represif yang dilakukan pemerintah dengan berbagai instrumennya untuk merespons kritik publik tidak akan menyelesaikan masalah. Demikian disampaikan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Azyumardi Azra saat menjadi narasumber dalam Forum Demokrasi Forum (PDF) bertajuk “Dampak Pengesahan RUU Cipta Kerja: Demokrasi di Tengah Demonstrasi, Aksi Represi, dan Chaos Informasi” yang diselenggarakan Balitbang DPP Partai Demokrat, Selasa malam (20/10). “Jadi, akan sudah dan kalau pemerintah Jokowi dan Maruf Amin tidak dengan cara-cara yang lebih dialogis dan lebih persuasif saya kira agak susah dan semakin susah ke depan,” kata Azyumardi Azra. Apalagi, sambungnya, check and balance di DPR RI akan sulit lantaran mayoritas partai politik menjadi pendukung pemerintah. “Tidak bisa optimis kawan-kawan Partai Demokrat dan PKS ini bisa mengubah keadaan, memang minoritas kan, saya enggak tahu memperbaiki keadaan melalui DPR apakah itu bisa? Agak susah yah,” ujarnya.