DEMOCRAZY.ID - Kerumunan terjadi di Kantor Dinas Sosial Kota Bekasi, Bekasi Barat, Selasa (20/10/2020). Warga yang berdatangan itu hendak mendaftarkan diri pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sebagai syarat menerima program kartu indonesia pintar (KIP). Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Ahmad Yani, mengaku kesal karena hal itu. Dia menyesali ada banyak masyarakat berdatangan ke kantornya. Padahal, sedianya DTKS itu bisa dilayani di kantor kelurahan dan kecamatan domisili masing-masing warga. “Saya juga heran kok masyarakat larinya pada ke sini? Itu aturannya masing-masing sekolah yang menjelaskan tentang prosedur KIP,” ujar AHmad Yani. “Memang kalau urus DTKS ke Dinsos, tapi di kecamatan dan kelurahan masing-masing kan ada pelayanan juga dari kami,” sambungnya. Dia berharap seharusnya Dinas Pendidikan Kota Bekasi dapat menyosialisasikan prosedur pendaftaran KIP sehingga masyarakat tak perlu berkerumun di kantor Dinsos. “DTKS bisa diurus di kelurahan sama kecamatan masing-masin
DEMOCRAZY.ID - Kerumunan terjadi di Kantor Dinas Sosial Kota Bekasi, Bekasi Barat, Selasa (20/10/2020). Warga yang berdatangan itu hendak mendaftarkan diri pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sebagai syarat menerima program kartu indonesia pintar (KIP). Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Ahmad Yani, mengaku kesal karena hal itu. Dia menyesali ada banyak masyarakat berdatangan ke kantornya. Padahal, sedianya DTKS itu bisa dilayani di kantor kelurahan dan kecamatan domisili masing-masing warga. “Saya juga heran kok masyarakat larinya pada ke sini? Itu aturannya masing-masing sekolah yang menjelaskan tentang prosedur KIP,” ujar AHmad Yani. “Memang kalau urus DTKS ke Dinsos, tapi di kecamatan dan kelurahan masing-masing kan ada pelayanan juga dari kami,” sambungnya. Dia berharap seharusnya Dinas Pendidikan Kota Bekasi dapat menyosialisasikan prosedur pendaftaran KIP sehingga masyarakat tak perlu berkerumun di kantor Dinsos. “DTKS bisa diurus di kelurahan sama kecamatan masing-masin