DEMOCRAZY.ID
Ia menilai, bahwa otsus tersebut secara ekonomi bisa menyelesaikan Papua maupun Papua Barat. Salah satunya, penghormatan budaya daerah paling ujung selatan Indonesia itu.
Demikian disampaikan oleh Inayah dalam webinar ‘Pro & Kontra: Melihat Realita Perjalanan Otsus’ yang digelar Yogya Rumah Kita, Jumat (22/10/2020)
“Otsus ini bukan hanya soal ekonomi, ada begitu banyak permasalahan lain. Seperti pengakuan identitas, penghormatan kebudayaan, sampai pada saatnya semuanya ini terjadi gap yang begitu besar,” jelasnya.
Menurut Inayah, apa yang terjadi di Papua selayaknya konflik keluarga dalam satu rumah. Sehingga memerlukan pendekatan yang juga kekeluargaan.
Cara penyelesaian konflik secara kekeluargaan ini yang menurut Inayah dipakai ayahnya, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.
“Ini tuh semacam konflik keluarga, ‘Saya capek tinggal di rumah ini’, lalu ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan oleh kepala rumah tetangga. Pendekatan anak dengan orangtua berbeda. Ketika berbeda pendekatan, maka akan dianggap musuh, nah, pendekatan ini lah yang akhirnya dipakai oleh Gus Dur. Pendekatan yang dilakukan oleh Gus Dur ini berlawanan dengan yang lainnya,” paparnya.
“Bagaimana Gus Dur akhirnya keluar dari rumah, dan itu merupakan ekspresi kekecewaan, bukan sebagai musuh,” lanjutnya.
“Adanya personal touch, lalu adanya penguatan gerakan sipil. Mengundang langsung warga sipil, bertanya, dan menggali informasi lainnya, untuk melakukan pendekatan warga Papua. Menurut Gus Dur, mendengarkan suara Papua itu dianggap sangat penting,” kata Inayah.
Sementara, menurut Sejarawan Hersumpana, otsus merupakan solusi dari persoalan Papua. Terutama jika dilaksanakan sebaik dan sebenar-benarnya.
“Otsus sebenarnya jalan keluar, jika persoalan kewenangan daerah, penghargaan terhadap budaya, sosial, dan sebagainya itu dijalankan secara baik dan benar,” ucapnya.
Ia berharap, selain otsus, ruang dialog kemanusiaan juga dibuka di Tanah Papua. Pendekatan kebudayaan dan bersikap terbuka juga diperlukan guna mengatasi berbagai permasalahan di provinsi itu .
“Lalu, pengakuan terhadap tanah adat juga menjadi solusi yang bisa ditawarkan. Sudah semestinya membuka diri dengan keadaan. Nerimo ing pandum. Keadilan tanpa perdamaian adalah ilusi,” tutur Hersumpana.
Masih di kesempatan sama, Sekretaris Gugus Tugas Papua Universitas Gajah Mada, Gabriel Lele mengajak masyarakat Papua maupun Papua Barat menjadikan Indonesia sebagai rumah sendiri.
“Mari jadikan Indonesia rumah kita,” ucapnya.
Terkait otsus, menurutnya ada sejumlah hal yang perlu dievaluasi. Salah satunya alokasi anggaran pada bidang pendidikan.
“Fokus yang harus dipastikan adalah poin-poin pendidikan, kemaslahatan masyarakat, kesehatan, dan lain-lain,” kata dia.
Menurut Gabriel, saat ini sebaran masyarakat Papua yang terdidik tidak merata. Hal ini terjadi, kata dia lantaran tidak adanya pengawasan kebijakan pendidikan yang serius.
Persoalan seperti ini yang menurutnya perlu dievaluasi saat anggaran otsus kembali digulirkan.
“Mengapa pendidikan masih tidak merata? Karena seolah-olah guru sudah cukup mendatangi daerah daerah yang terpencil. Namun jika dicek secara langsung itu semua hanyalah data, nama,” ungkapnya.
“Dana BOS juga sangat mengalir dengan lancar, tapi dana keuangan itu sendiri yang entah larinya ke mana tidak jelas,” tandas Gabriel,” pungkasnya. [Democrazy/pjst]
