Hal ini disampaikan anggota fraksi PKS Dewan Kebon Sirih Abdul Aziz, menanggapi tudingan massa pendemo yang menyebut Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini diduga kuat terlibat dalam desain gelombang unjuk rasa menolak Undang-undang Cipta Kerja yang sudah mulai bergulir sejak awal Oktober lalu.
"Kita tahu lah bahwa memang seperti itu arahnya didesain sedemikian rupa oleh orang-orang tertentu agar menggerogoti popularitas Gubernur," kata Aziz ketika dikonfirmasi, Sabtu (31/10/2020).
Aziz yang partainya adalah penyokong Gubernur Anies Baswedan ini tak masalah dengan tuduhan itu. Sebab kata dia hal itu dinyatakan tanpa ada bukti kongkrit.
Bila benar tuduhan itu, dia meminta dibuktikan saja sebab hal ini bisa berimbas pada perkara pidana karena mencemari nama baik.
"Kalau orang berspekulasi dengan tuduhan itu ya silahkan saja tapi sebetulnya sebuah tuduhan harus ada buktinya ya, kalau tidak itu menjadi perkara hukum, pencemaran nama baik dan sebagainya,"tegasnya.
Selama diserang dengan tuduhan tanpa bukti, Aziz meyakini popularitas Anies Baswedan tidak akan tergerus.
Masyarakat Jakarta lanjut dia sudah bijak dalam memberi penilaian.
"Saya kira masyarakat atau warga Jakarta ini sudah cerdas ya," pungkasnya.
Adapun tuduhan Anies Baswedan menjadi dalang dibalik aksi anti Undang-undang Cipta Kerja ini disampaikan oleh kelompok Gerakan Jaga Indonesia yang menggelar aksi demonstrasi di kantor Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu (28/10/2020) saat sejumlah massa menggelar unjuk rasa lanjutan di Patung Kuda menolak Undang-undang kontroversi itu.
Anies disebut terlibat dalam penolak UU Ciptaker ini lantaran dia datang menemui massa di kawasan Bundaran HI pasca aksi unjuk rasa anarkis pada 8 Oktober 2020 lalu.
Kemudian dia juga tidak keberatan saat sejumlah pelajar ikut turun ke jalan menolak aturan ini.
"Masuk ke tengah-tengah pertempuran. Anak-anak sekolah yang seharusnya sekolah, boleh demo," kata Sekjen Gerakan Jaga Indonesia DKI Jakarta, Aldi Nababa. [Democrazy/akurat]