DEMOCRAZY.ID - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR, Mulyanto, mengaku setuju jika DPR dinilai kurang bertaji dalam satu tahun pertama Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin. Khusunya dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan. "Fungsi DPR RI secara teknis dalam legislating, budgeting, dan controlling sebagian memang menjadi kurang powerfull lagi," ujar Mulyanto kepada Republika.co.id, Rabu (21/10/2020). Fungsi anggaran DPR juga disebut diambil alih oleh pemerintah dengan alasan penanganan Covid-19. Hal itu terjadi lewat Perppu Nomor 1 Tahun 2020 terkait penanggulangan Covid-19 yang sudah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Menurutnya, hal ini terjadi karena mayoritas fraksi yang ada di DPR merupakan partai pendukung Jokowi-Ma'ruf sehingga ia tak heran jika DPR saat ini seakan selalu setuju dengan kebijakan pemerintah. "Karenanya dapat diduga kalau keputusan politik yang diambil DPR lebih mengarah pada kemudahan jalan bagi kebijakan eksekut
DEMOCRAZY.ID - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR, Mulyanto, mengaku setuju jika DPR dinilai kurang bertaji dalam satu tahun pertama Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin. Khusunya dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan. "Fungsi DPR RI secara teknis dalam legislating, budgeting, dan controlling sebagian memang menjadi kurang powerfull lagi," ujar Mulyanto kepada Republika.co.id, Rabu (21/10/2020). Fungsi anggaran DPR juga disebut diambil alih oleh pemerintah dengan alasan penanganan Covid-19. Hal itu terjadi lewat Perppu Nomor 1 Tahun 2020 terkait penanggulangan Covid-19 yang sudah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Menurutnya, hal ini terjadi karena mayoritas fraksi yang ada di DPR merupakan partai pendukung Jokowi-Ma'ruf sehingga ia tak heran jika DPR saat ini seakan selalu setuju dengan kebijakan pemerintah. "Karenanya dapat diduga kalau keputusan politik yang diambil DPR lebih mengarah pada kemudahan jalan bagi kebijakan eksekut