DEMOCRAZY.ID
Salah satunya adalah pembahasan RUU ini yang banyak menuai penolakan dimana-mana oleh berbagai kalangan itu terkesan sangat dipaksakan.
“Besar kemungkinan di dalam RUU Cipta Kerja ini ada yang tidak beres, karena praktik memaksakan seperti ini pasti ada korupsi di dalamnya,” ujar Novel.
Menurut Novel, praktik pemaksaan RUU Cipta Kerja ini tidak jauh berbeda seperti pembahasan revisi UU KPK sebelumnya.
Terbukti, saat ini lembaga antirasuah (KPK ) ini kesulitan untuk bergerak di tengah semakin maraknya praktik korupsi di tanah air.
“Seperti KPK yang dilemahkan di tengah praktik korupsi yang semakin menjadi. Oleh mereka yang tidak suka, pemberantasan korupsi ini dianggap sebagai musuh besar,” ungkapnya.
Perlu diketahui bahwa RUU Cipta Kerja ini disepakati untuk dijadikan Undang-Undang pada rapat paripurna Kamis (8/10/2020) mendatang.
Hal ini terjadi setelah adanya kesepakatan dan persetujuan dari Badan Legislasi (Baleg) DPR RI serta Pemerintah dalam rapat kerja pada Sabtu (3/10/2020) kemarin dengan persetujuan tujuh fraksi.
Sementara hanya ada dua fraksi lain yang menolak, yakni PKS dan Demokrat.
Sebagai respon atas persetujuan ini, puluhan ribu buruh dipastikan akan mengepung Gedung DPR RI pada hari ini.
Puluhan ribu buruh akan datang dari berbagai perserikatan buruh dari Bekasi yang tergabung dalam Aliansi Persatuan Rakyat (Perak). [Democrazy/Irfan]
