DEMOCRAZY.ID
Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) pun merespon pernyataan Jokowi tersebut.
Ketua Komite Eksekutif KAMI, Ahmad Yani, mengatakan bahwa maksud kegaduhan di situasi pandemi yang dinyatakan oleh Jokowi tersebut tidak jelas, apa maksudnya dan untuk siapa itu ditujukan.
Menurut Ahmad, jika maksud perkataan Jokowi itu ditujukan kepada KAMI karena ada beberapa kritikan atas kegiatan aksi deklarasi KAMI, dia menganggap itu tidak tepat.
“Begini, kita ini kan dalam konteks pandemi corona, bukan berarti semua hak kedaulatan rakyat hilang. Kita kan masih boleh, asalkan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Pemerintah sendiri saja masih tetap menjalankan fungsi-fungsi politik mereka kok, buktinya pemerintah tidak mau menunda pilkada, berarti kan aktivitas politik itu tetap berjalan. Jadi kita lihat saja, pemerintah masih jalan, partai-partai politik tetap melakukan konsolidasi, perkantoran buka, hotal juga aktivitas,” ungkap Ahmad Yani.
Ahmad Yani juga mengatakan bahwa deklarasi yang dilaksanakan oleh KAMI di beberapa wilayah juga tidak ada yang membuat kegaduhan.
Justru sebagaimana yang kita lihat, yang membuat gaduh adalah munculnya kelompok-kelompok penentang deklarasi KAMI.
Jadi sebenarnya yang membuat gaduh adalah mereka yang merintangi pelaksanaan kegiatan KAMI di beberapa daerah di tanah air.
“Jadi kita ini kan mendeklarasikan KAMI di beberapa daerah, dan itu merupakan hak kita sebagai warga negara. Lantas apa yang dimaksud gaduh ini? Apakah hanya karena KAMI mengkritik RUU Ciptaker lalu itu dianggap membuat gaduh? Masa kita mau jadi negara otoritarian, diktator, semuanya tidak boleh, yang diizinkan hanya memuja-muja, apa ini maksudnya?” sambung Ahmad.
Lebih lanjut, Ahmad Yani menilai kegaduhan ini terjadi akibat ketidakmampuan pemerintah menangani wabah corona.
“Menurut KAMI, yang membuat timbulnya kegaduhan ini adalah ketika pemerintah sendiri tidak mampu melaksanakan tugasnya dalam penanganan covid, ini jelas bisa membuat kegaduhan,” katanya. [Democrazy/Hendra]
