DEMOCRAZY.ID
Aliansi pendukung Jokowi - Ma'ruf Amin tersebut ingin Jokowi membenahi segala kekurangan yang dilakukan selama satu tahun masa kepemimpinannya.
Ketua Umum Almisbat Hendrik Dikson Sirait menilai Jokowi harus segera menempatkan orang-orang yang tepat untuk membantu menjalankan pemerintahan selama empat tahun ke depan.
Orang-orang yang diganti tersebut orang-orang yang mesti diganti ialah yang terbukti tidak bisa mendukung gerak Jokowi terutama dalam urusan komunikasi publik.
"Presiden sebaiknya segera mengganti para pembantunya yang terbukti tidak bisa mendukung gerak, langgam dan gaya Presiden terutama yang terkait dengan urusan komunikasi politik atau publik," kata Hendrik melalui keterangan tertulisnya, Selasa (20/10/2020).
Itu menjadi salah satu masukan kritis dari Almisbat supaya pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin berhasil menuntaskan sejumlah persoalan dasar berbangsa dan bernegara. Serta meninggalkan warisan yang baik bagi perjalanan bangsa ke masa depan.
Hendrik melihat komunikasi politik menjadi salah satu titik terlemah yang dilakukan pemerintah. Relawan Jokowi - Ma'ruf itu menilai kalau pemerintah gagal dalam meluruskan informasi dan misinformasi di ranah publik yang begitu masif.
Kondisi itu tampak ketika pemerintah membuat Undang-undang KPK maupun Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja hingga ketika penanganan pandemi Covid-19.
Hal tersebut mengakibatkan proses deliberasinya yang tidak berjalan mulus sehingga terjadilah penolakan dari pemangku kepentingan strategis yang muncul secara bersamaan.
"Untuk itu, sebagai pendukung yang memposisikan diri 'mitra kritis' pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amin, Almisbat wajib mengingatkan, di sisa empat tahun masa pemerintahannya, belum terlambat untuk mengambil langkah-langkah pembenahan terhadap segala kekurangannya selama satu tahun terakhir ini," ungkapnya.
Selain itu, Almisbat juga memberi masukan kepada Jokowi untuk fokus pada penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi dalam jangka pendek. Juga untuk beberapa program strategis yang dapat dijadikan legacy dalam konteks perubahan yang lebih luas di Indonesia setelah 2024. [Democrazy/suara]
