DEMOCRAZY.ID
Salah satunya adalah keputusan untuk tetap melanjutkan gelaran Pilkada 2020 di tengah situasi pandemi covid-19 yang masih belum terkendali.
Sekretaris Umum FPI, Munarman bahkan langkah nekat pemerintah ini sebagai sesuai yang ironis.
Di lain sisi, pemerintah tidak ingin adanya perkumpulan masa yang berpotensi menularkan virus corona.
Namun di sisi lain, pemerintah justru menginginkan pilkada harus bisa lanjut, yang mana hal ini juga sangat berpotensi menimbulkan kerumunan banyak orang.
“Di tengah berbagai upaya ekstra keras yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedia untuk mengatasi pandemi covid-19, namun justru proses pilkada 2020 menunjukkan tindakan yang berlawan dengan upaya pencegahan tersebut, sungguh sebuah ironi,” ucap Munarman.
Selain itu, Munarman juga meminta supaya pemerintah bisa berpikir ulang sebelum memutuskan untuk menggunakan vaksin virus corona Sinovac buatan pemerintah China.
Menurut Munarman, proses pembuatan vaksin tersebut masih belum ada kejelasan pasti apakah melaui proses yang halal atau haram.
Munarman menilai pemerintah Indonesia lebih baik memprioritaskan penggunaan vaksin buatan dalam negeri karena akan lebih sesuai dengan jenis virus yang terjadi di Indonesia.
Terpisah, Ketua Persaudaraan Alumni 212, Slamet Maarif, memberikan saran supaya Jokowi mundur saja dari jabatan presiden.
Slamet menilai selama kepemimpinan ini ada di tangan Jokowi, timbul banyak masalah dan kegaduhan.
“Mundur saja dari presiden. Sekali lagi saya berharap, demi menyelamatkan bangsa ini, Pak Jokowi mohon supaya segera mundurdari jabatan Presiden RI,” ujar Slamet.
Menurut Slamet, persoalan ini perlu untuk dicarikan solusi lewat rekonsiliasi nasional. Namun rekonsiliasi ini baru bisa dibentuk jika Jokowi telah mundur dari presiden.
Selain itu, Slamet juga menyoroti tentang RUU HIP yang sempat menimbulkan banyak protes dari beberapa kalangan.
Kala itu, RUU HIP banyak dikritik sebab dinilai ada upaya untuk mengkerdilkan Pancasila, yakni dari lima sila menjadi 3 atau 1 sila yang dikenal dengan Trisila dan Ekasila.
“Yang paling mencolok adalah munculnya gagasan mengubah Pancasila lewat RUU HIP. Disitu nyata ada upaya untuk mengubah Ketuhanan Yang Maha Esa yang selama ini menjadi pondasi Pancasila dan Bangsa Indonesia,” pungkas Slamet. [Democrazy/Luthfi]
