DEMOCRAZY.ID
Dunia maya ramai karena penangkapan Syahganda Nainggolan dkk ini menuai simpatisan publik, lantaran kedua tangan para petinggi KAMI yang ditangkap itu diborgol oleh polri.
Peristiwa ini mendapat kritikan dari pengamat politik sekaligus filsafat Rocky Gerung yang mengatakan ini seharusnya tidak terjadi dan polri seharusnya mendapat teguran dari pemerintah atau seminimalnya Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.
"Mestinya Presiden atau minimalnya Pak Mahfud harus menegur secara tersamar atau melalui badan intelegen. Memang betul ini soal penegakan hukum, tetapi ada konteks politik," kritik Rocky, dikutip dari akun Youtube Rocky Gerung Official, Kamis (22/10/2020).
Rocky mengungkapkan bahwa polisi bukan sekadar bekerja secara otonom, namun justru polisi membaca keinginan politik Istana.
Selain itu, Rocky juga membongkar bahwa peristiwa ini ada intervensi dari Menko Polhukam, karena mereka sebelumnya sudah mengetahui pelaku yang mencoba mendalangi aksi demo menolak UU Cipta Kerja dan melaporkannya kepada polisi.
"Pak Mahfud bilang 'kita tidak intervensi', namun Pak Mahfud bilang dari awal pihaknya sudah mengetahui pelakunya, karena itu dilaporkan ke polisi. Mahfud memang menginginkan itu dipamerkan," ujar mantan dosen Universitas Indonesia (UI).
Menurut Rocky, hal ini merupakan penghinaan terhadap demokrasi, pasalnya tidak seharusnya petinggi KAMI diborgol karena ini hanya persaingan politik bukan tindak kriminal.
Bahkan, presiden diduga pasti gembira saat menonton itu.
"Saya menganggap presiden yang pada saat itu menonton pasti ada sedikit kegembiraan," katanya.
Peristiwa pemborgolan aktivis ini cukup mendapat banyak keritikan dari pengamat politik juga, salah satunya dari Prof Jimly Asshiddiqie. [Democrazy/pkry]
