DEMOCRAZY.ID
Daya beli masyarakat sangat lemah, angka kemiskinan dan jumlah pengangguran bertambah. Belum lagi utang yang sangat besar.
Ekonom senior Rizal Ramli melihat, di tahun keenam ini, indikator ekonomi sudah merosot bahkan sebelum munculnya pandemi Covid-19.
Saat ini, menurutnya utang pemerintah sudah sangat besar sehingga untuk membayar bunganya saja harus meminjam lagi.
"Setiap pemerintah menerbitkan SUN, dana publik tersedot. Setiap kali pemerintah nerbitin SUN, sepertiga likuiditas tersedot. Saat ini pertambahan kredit hanya 3 persen. Itu yang memukul daya beli masyarakat," kata mantan Menko Perekonomian tersebut.
Dalam acara Indonesia Lawyers Club tvOne Setahun Jokowi-Ma'ruf: Dari Pandemi sampai Demonstrasi, Selasa (20/10/2020), Rizal menyinggung masa pemerintahan Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur dengan regulasi biasa, tapi bisa menopang pertumbuhan ekonomi.
Saat itu, Rizal sebagai Kepala Bulog mengaku bisa membawa keuntungan karena ada tindakan tegas terhadap oknum pejabat yang bandel.
Terpuruk
Sementara itu, Analis Ekonomi dari Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Gede Sandra mengatakan, sangat jelas kondisi ekonomi Indonesia 6 tahun dipimpin Jokowi sangat terpuruk.
Saat ini ekonomi Indonesia semakin sulit. Tidak heran ekonomi di masyarakat bawah tidak berputar. Usaha-usaha kecil kesulitan mengakses kredit. Akibatnya, masyarakat kesulitan likuiditas.
"Buktinya menurut OJK (Otoritas Jasa Keuangan), pertumbuhan kredit tahun 2020 ini sangat rendah diperkirakan hanya 3%. Padahal saat tahun pertama Pak Jokowi masuk kabinet tahun 2015 pertumbuhan kredit masih di atas 10%," ujar Gede Sandra kepada Harian Terbit, Kamis (22/10/2020).
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada quartal ke -2 tahun 2020 (Maret-Juni) pertumbuhan konsumsi anjlok hingga -5,5%. Dalam kondisi normal, pertumbuhan konsumsi masyarakat biasanya di atas positif 5%.
"Bila sudah begini maka angka pengangguran dan kemiskinan pasti melonjak. Sayang untuk data pengangguran dan kemiskinan kuartal ke-2 tahun 2020 belum ada update dari BPS. tapi kami perkirakan akan terjadi penambahan pengangguran akan bertambah 5 juta orang, yang bila dikalikan 3 (istri dan 1 anak) kira-kira kemiskinan akan ikut bertambah sekitar 15juta orang," ungkapnya.
Gede menuturkan, saat untuk membuat ekonomi tumbuh atau membaik sudah terlambat.
Apalagi sudah banyak saran dan masukan yang diberikan oleh para ekonom tapi ternyata tidak ada yang delivered atau dilakukan juga oleh pemerintah. Hal ini berarti masalahnya ada pada pejabat yang mengurusi masalah ekonomi.
"Karena itu kami sarankan kepada Presiden Jokowi untuk segera mengganti personil kabinet terutama tim ekonomi, Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan. Bila keduanya masih dipertahankan, kami cuma bisa ucapkan: selamat menikmati resesi," paparnya.
Tim Ekonomi
Dihubungi terpisah, pengamat kebijakan publik dari Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie juga mengakui, saat ini hingga pandemi Covid-19 menghadang, ekonomi Indonesia tak ada yang berubah.
Hal ini menunjukkan tim ekonomi dibawah kendali Presiden Jokowi paling terlena dalam sejarah. Karena selling power and buying power masyarakat Indonesia sangat lesu.
"BPS mencatat konsumsi rumah tangga pada kuartal II-2020 turun hingga minus 5,51 persen. Angka tersebut jauh merosot di bawah konsumsi rumah tangga pada kuartal I-2020 sebesar 2,83 persen," jelasnya.
Oleh karena itu Jerry mengaku bingung atas pernyataan para petinggi atau pejabat Indonesia. Padahal ekonomi yang paling hebat yakni di era Soeharto pada 1996 yang kala itu Menteri Keuangannya Marie Muhammad.
Karena berhasil membuat economic growth atau pertumbuhan ekonomi mencapai 7,8 persen atau terbaik di Asia hingga Indonesia dijuluki 'Macan Asia'.
"Dan pada tahun 1967 inflasi dari 650 persen turun drastis menjadi 9-10 persen pada tahun1969 di era begawan ekonomi atau arsitek ekonomi mendiang Widjojo Nititisastro dan Ali Wardhana," paparnya.
Di era Habibie, sambung Jerry, nilai tukar rupiah terhadap dolar menguat dari Rp16.800 menjadi Rp7.500 dan juga saat Rizal Ramli Menko Ekonomi di era Gus Dur dari pertumban ekonomi minus 3 menjadi plus 4. Era SBY justru masih lebih baik secara avarage rata-rata 6 persen.
Dan Era Jokowi sebelum Covid-19 hanya 5,1 persen dan setelah Covid-19 minus 5,2 persen.
"Jadi ekonomi saat ini kalah dari presiden sebelumnya," tegasnya.
Jerry mengungkapkan, era saat ini APBN 2020 defisit sebesar 5,07% menjadi 6,34% PDB. Alokasi penanganan Covid-19 menjadi Rp 695,2 triliun dengan Rp 87,55 triliun di antaranya difokuskan untuk kesehatan.
Jerry menyarankan untuk perbaikan ekonomi maka perlunya new breaktrough atau terobsan baru soal ekonomi di tengah pandemi Covid--9.
"Saya tak yakin investor asing akan menyerbu Indonesia di tengah negara-negara mengatasi Covid-19. Apalagi sampai September ada 59 negara WNI tak bisa masuk. Untuk itu kita harus perkuat ekonomi dalam negeri sektor moneter tak perlu di utak-atik tapi perkuat sektor fiskal," jelasnya.
Selain itu, lanjut Jerry, perlunya melakukan relaksasi Pajak Penghasilan baik pekerja industri manufaktur (penghapusan PPh 21 selama enam bulan) ataupun pajak badan untuk industri manufaktur (pembebasan PPh Impor 22 dan diskon PPh 25 sebesar 30 persen) semestinya diperluas.
New policy atau kebijakan baru khususnya fiskal, opsi pelebaran defisit anggaran melebihi yang batas yang ditetapkan.
"Saat ini kita perlu perkuat sektor manufaktur di tengah pandemi. Kita tak akan bergantung terus-terusan pada impor ketika economic booming, impor tinggi CAD (Defisit Neraca Perdagangan) naik lantas membuat ekonomi melambat," tandasnya.
Tuntaskan Janji
Kantor Staf Kepresidenan (KSP) mengeluarkan laporan tahunan terkait program kerja selama satu tahun Jokowi-Ma’ruf.
Laporan tersebut disampaikan KSP melalui laman resminya KSP.go.id.
"Laporan ini memberikan kesempatan seluruh pemangku kepentingan yang ingin mendapatkan perspektif lebih utuh tentang program-program pemerintah yang berasal dari visi-misi presiden," tulis KSP, Selasa.
Selama setahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf, KSP memaparkan, kondisi pandemi Covid-19 sangat memengaruhi program kerja pemerintah. Namun demikian pemerintah tetap berupaya menuntaskan janji.
"Meski laju pertumbuhan ekonomi sempat tersendat, tapi presiden tetap memegang visi mewujudkan lima arahan strategis menuju masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur," tulis KSP. [Democrazy/hrta]
