DEMOCRAZY.ID
“Saya minta pihak BPJS segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk verifikasi data supaya tidak mempengaruhi cashflow rumah sakit yang mengurusi pasien Covid-19,” ujar Luhut dalam keterangan tertulisnya.
Lebih lanjut, Luhut Binsar Pandjaitan yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ini juga meminta kepada para gubernur yang hadir yakni Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Khofifah, serta Wayan Koster untuk juga melakukan koordinasi dengan pihak BPJS Kesehatan.
“Mohon kepada para gubernur, supaya segera berikan perintah ke dinas kesehatan, perwakilan BPJS Kesehatan di daerah untuk melakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit yang belum melakukan pengajuan klaim serta verifikasi klaim rumah sakit yang beleum selesai segera diselesaikan supaya penanganan pasien covid-19 tidak tersendat,” pinta Luhut.
Selain itu, Luhut juga meminta kepada para gubernur untuk melakukan pemantauan ketersediaan obat sesuai dengan protokol perawatan pasien covid-19 yang sudah dibuat oleh Kementerian Kesehatan bersama lima perhimpunan dokter spesialis.
“Kepada semua gubernur serta para wakil kepala daerah yang hadir, saya minta di minggu kedia bulan Oktober nanti melakukan pengecekan suplai obat untuk semua rumah sakit rujukan covid-19, jangan sampai jatuh korban hanya karena tidak ada obat. Juga ketersediaan alat medis dan penampungan ruang isolasi semuanya dicek,” perintah Luhut.
Menanggapi permintaan Luhut Pandjaitan, pelaksana tugas Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes, Abdul Kadir mengungkapkan bahwa dari 1906 Rumah Sakit penyelenggara pelayanan covid-19 di seluruh kawasan di Indonesia, baru ada 1356 RS yang mengajukan klaim BPJS. Sementara sisanya masih belum memberikan pengajuan sama sekali.
“Tiga tertinggi ada di Jawa Timur, Jawa Barat serta Sumatera Utara,” ungkap Abdul Kadir. [Democrazy/Hendra]
