DEMOCRAZY.ID - Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ) diketahui telah mengajukan anggaran tambah sejumlah Rp1,5 Triliun kepada Sri Mulyani ( Menkeu ). Dana sebesar itu rencananya akan digunakan sebagai biaya ganti rugi atas dampak bencana lumpur panas lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Hal ini disampaikan secara langsung oleh Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR , Rabu kemarin. Adapun agenda rapat tersebut yakni penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA ) KemenPUPR tahun anggaran 2021. “Kami laporkan bahwa kami menindaklanjuti kesimpulan yang tadi terkait sudah berkirim surat dengan Menteri Koordinator Bidang Investasi sebagai Menko Koordinator yang membidangi KemenPUPR dan Menko Perekonomian serta Menkeu untuk mengajukan tambahan anggaran,” ujar Basuki. Menteri Basuki juga menambahkan bahwa pengajuan tambahan anggaran tersebut sudah sesuai dengan tindak lanjut simpulan dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR sebelumnya. “Hal yang kami sampaika
Menteri PUPR Minta Dana Rp1,5 T ke Sri Mulyani untuk Ganti Rugi Lumpur Lapindo, Lah Kok Negara yang Bayar?
Maret 12, 2024
0
Komentar
DEMOCRAZY.ID - Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ) diketahui telah mengajukan anggaran tambah sejumlah Rp1,5 Triliun kepada Sri Mulyani ( Menkeu ). Dana sebesar itu rencananya akan digunakan sebagai biaya ganti rugi atas dampak bencana lumpur panas lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur. Hal ini disampaikan secara langsung oleh Basuki dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR , Rabu kemarin. Adapun agenda rapat tersebut yakni penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA ) KemenPUPR tahun anggaran 2021. “Kami laporkan bahwa kami menindaklanjuti kesimpulan yang tadi terkait sudah berkirim surat dengan Menteri Koordinator Bidang Investasi sebagai Menko Koordinator yang membidangi KemenPUPR dan Menko Perekonomian serta Menkeu untuk mengajukan tambahan anggaran,” ujar Basuki. Menteri Basuki juga menambahkan bahwa pengajuan tambahan anggaran tersebut sudah sesuai dengan tindak lanjut simpulan dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR sebelumnya. “Hal yang kami sampaika