DEMOCRAZY.ID
Menurut Mahfud, yang selama ini selalu heboh dipermasalahkan kehadiran serta berbagai dinamika politik terkait munculnya KAMI tersebut, hanyalah antar-kelompok masyarakat yang pro dan kontra saja.
“Perlu diketahui bahwa pemerintah tidak pernah resistan dengan kehadiran KAMI atau Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ini,” ujar Mahfud MD.
“Coba saya tanya, saya pengen tahu, siapa pihak pemerintah yang pernah melakukan penolakan terhadap KAMI? Tidak ada. Itu kan hanya soal pro kontra antara rakyat dengan rakyat saja,” ungkap Mahfud.
Mahfud MD justru mengakui bahwa dinamika terkait kehadiran KAMI ini menurutnya adalah hal yang bagus sebagai bagian dari proses demokrasi di Indonesia.
Maka dari itu Mahfud MD sangat mendukung, yang penting jangan sampai menimbulkan sesuatu yang berbau anarki, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan tatanan masyarakat dan muncul keresahan.
Mahfud juga mengakui bahwa dari pihak pemerintah sendiri sudah sepakat untuk tidak berkomentar terhadap eksistensi KAMI sebagai sebuah entitas politik.
Lebih lanjut, Mahfud MD mengungkapkan juga bahwa pemerintah justru senang bahwa masih banyak pihak yang berbeda pendapat dengan pemerintah.
Dengan demikian, pemerintah memiliki sebuah alat kontrol dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan.
“Terkadang kita pemerintah justru senang dengan adanya beda pendapat itu. Karena kemudian ada alasan untuk pertimbangan pengambilan keputusan,” ujarnya.
“Sebagai contoh ada kecenderungan dari sebagian pihak, maka akan muncul pihak yang menolak karena menilai sudah ada pandangan-pandangan yang berlawanan. Jadi gunanya itu sebagai bahan pertimbangan, ya inilah demokrasi,” pungkas Mahfud. [Democrazy/Luthfi]
