DEMOCRAZY.ID
Fadli yang juga menjabat sebagai ketua Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM) menilai usulan pergantian nama ini sangat tepat jika merujuk dari sisi kebudayaan serta sejarah.
“Saya sangat sepakat dengan usulan pergantian nama tersebut. Karena memang nama Minangkabau jauh lebih cocok apabila ditinjau dari sisi sejarah dan kebudayaan. Karena jika dilihat dari segi demografis, 88,35 persen masyarakat yang hidup di Sumatera Barat berasal dari etnis Minangkabau,” ujar Fadli.
Namun meski setuju, Fadli menekankan bahwa usulan pergantian nama tersebut bukan atas dorongan sentimen etnisitas yang dangkal.
Dirinya pun juga menyinggung nama provinsi lainnya seperti Papua, Aceh serta Bali yang ada kebudayaan serta sejarahnya sendiri.
“Dan hal ini juga ada hubungannya dengan keistimewaan budaya, identitas serta sejarah yang sangat melekat erat pada etnis yang bersangkutan. Jadi saya menilai masyarakat Minangkabau juga layak untuk mendapatkan kehormatan seperti itu,” imbuh Fadli.
Selain itu, Fadli pun juga merinci beberapa alasan logis mengapa Minangkabau layak untuk dijadikan nama provinsi.
Pertama, Minangkabau lebih mewakili suatu kebudayaan, identitas, serta sejarah masyarakat yang ada di kawasan Sumatera Barat. Dan ini berbeda dengan nama Sumatera Barat yang penggunannya hanya terkait wilayah administratif.
“Jadi kalau secara bobot, nama Minangkabau ini lebih besar daripada nama Sumatera Barat. Karena kalau kita tarik sejarahnya, Minangkabau ini membentang sampai jauh ke belakang, bahkan jauh sebelum Indonesia lahir,” ungkap Fadli.
Kemudian alasan yang kedua adalah daerah Minangkabau memiliki posisi serta politik istimewa terhadap sejarah pembentukan negara Indonesia. Diketahui salah satu seorang pencetus nama Republik Indonesia adalah orang Minang, yakni Tan Malaka pada tahun 1925.
Ada juga sosok Sjafruddin Prawiranegara yang ditunjuk untuk memimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) ketika Ibukota Indonesia pindah di Bukittinggi.
Kemudian terkait besarnya kiprah Minangkabau dalam sejarah pendirian Republik Indonesia. Dilihat secara demografis, jumlah etnis Minangkabau memang hanya sekitar 3 persen dari total penduduk Indonesia. Namun fadli menyebut peran orang Minangkabau bagi Indonesia jauh lebih besar daripada itu.
Alasan selanjutnya adalah dalam bidang politik. Fadli menyebut peran serta dominasi orang Minang cukup besar dalam masa pergerakan kemerdekaan Indonesia. Hal ini utamanya pada periode 1920-1960-an.
“Dari empat orang Bapak Republik yang namanya paling sering dibahas, yakni Soekarno, Hatta, Sjahrir dan Tan Malaka. Tiga diantara 4 tokoh tersebut adalah orang Minang. Mohammad Hatta ialah Proklamator RI bersama dengan Ir. Soekarno,” imbuh Fadli.
Jadi menurut Fadli ada banyak alasan logis dan sah untuk mengubah nama Sumatera Barat menjadi Minangkabau.
Dan menurut Fadli pergantian nama ini merupakan hal yang lazim dan sah. Fadli mencontohkan saat Ujung Pandang berganti nama menjadi Makassar, alasannya adalah nama Makassar dinilai memiliki identitas yang lebih dekat dengan masyarakat setempat.
“Nama resmi Aceh juga pernah mengalami perubahan beberapa kali. Begitu pun dengan Irian Jaya yang berganti nama menjadi Papua. Jadi, usulan perubahan nama Sumatera Barat menjadi Minangkabau ini merupakan hal yang lazim dan bisa dilakukan,” pungkas Fadli. [Democrazy/Firman]
